Menlu Marco Rubio: PHK Massal Deplu AS Akan Segera Dimulai

CORONAMETER — Washington D.C – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi mengumumkan kepada para staf pada Kamis (10/7) bahwa mereka akan mulai mengirimkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah pegawai. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintahan Trump yang sejak awal tahun telah memaparkan skema perombakan dramatis terhadap lembaga tersebut.

Rencana PHK dan restrukturisasi ini sejalan dengan upaya pemerintah yang lebih luas untuk memangkas ukuran birokrasi federal, yang sebagian besar diarahkan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah — lembaga yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk.

Sebuah keputusan Mahkamah Agung baru-baru ini membuka jalan bagi dimulainya PHK, meski gugatan hukum yang mempertanyakan legalitas pemangkasan ini masih berlangsung, dikutip dari laman AP News, Jumat (11/7/2025).

Para pengkritik menilai skala pemotongan yang direncanakan di Departemen Luar Negeri akan melemahkan pengaruh Amerika Serikat di panggung global dan menyulitkan banyak kantor diplomatik menjalankan misinya.

Michael Rigas, wakil sekretaris departemen untuk manajemen dan sumber daya, mengatakan bahwa sejumlah pegawai akan segera menerima pemberitahuan jika mereka terdampak kebijakan ini. Ia menyebutnya sebagai reorganisasi terbesar Departemen Luar Negeri dalam beberapa dekade terakhir.

“Dalam waktu dekat, Departemen akan menyampaikan pesan langsung kepada para individu yang terdampak pengurangan tenaga kerja ini. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada Amerika Serikat,” ujar Rigas. Namun, ia tidak merinci berapa jumlah pegawai yang akan dipecat.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya “sangat disengaja” untuk membuat Departemen Luar Negeri lebih ramping dan fokus. “Ini bukan soal menyingkirkan orang,” tegasnya kepada para wartawan saat menghadiri Forum Regional ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. “Namun jika sebuah biro ditutup, maka posisi-posisi di sana tentu tidak lagi diperlukan.”

Rubio juga menekankan bahwa sebagian pengurangan akan dilakukan melalui posisi-posisi yang memang sudah kosong atau akan segera kosong karena pegawai pensiun dini.

Pemangkasan Staf hingga 18 Persen

Pada akhir Mei lalu, Departemen Luar Negeri telah menyampaikan kepada Kongres proposal reorganisasi yang diperbarui. Rencana ini memuat pemotongan program-program yang lebih besar dibanding usulan sebelumnya, termasuk memangkas jumlah staf dalam negeri hingga 18 persen — lebih tinggi dari proyeksi 15 persen yang diumumkan pada April.

Dalam pernyataannya, Rigas menyebut tujuan dari reorganisasi ini adalah untuk “memfokuskan sumber daya pada prioritas kebijakan, menghapus fungsi-fungsi yang tumpang tindih, memberdayakan pegawai, sekaligus meningkatkan akuntabilitas.”

Rencana tersebut juga mencakup penghapusan beberapa divisi yang selama dua dekade terakhir menangani keterlibatan Amerika di Afghanistan, termasuk kantor yang bertugas memfasilitasi pemukiman kembali warga Afghanistan yang bekerja untuk militer AS. Selain itu, program-program terkait pengungsi, imigrasi, hak asasi manusia, dan promosi demokrasi juga masuk daftar pemangkasan.

Langkah ini menuai keprihatinan Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika, serikat pekerja yang mewakili para diplomat. Bulan lalu, asosiasi tersebut mendesak Departemen Luar Negeri untuk menunda proses PHK. Presiden asosiasi, Tom Yazdgerdi, menegaskan bahwa pemberitahuan pengurangan tenaga kerja — yang bukan hanya memecat karyawan tetapi juga menghapus posisinya secara keseluruhan — seharusnya menjadi opsi terakhir.

“Merombak Dinas Luar Negeri seperti ini justru mempertaruhkan kepentingan nasional kita. Pada akhirnya, rakyat Amerika di mana pun berada akan menanggung akibatnya,” kata Yazdgerdi.