Pemimpin Kamboja dan Thailand Kunjungi Perbatasan di Tengah Ketegangan

CORONAMETER — Bangkok – Pemimpin Kamboja Hun Sen dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra pada Sabtu (28/6/2025) melakukan kunjungan terpisah ke wilayah perbatasan di tengah sengketa yang masih berlangsung antara kedua negara. Sengketa ini telah menyebabkan pembatasan ketat terhadap aktivitas lintas batas darat dan sejumlah aksi boikot ekonomi.

Hun Sen dan Paetongtarn tidak bertemu.

Hubungan antara dua negara bertetangga ini memburuk setelah konfrontasi bersenjata pada 28 Mei yang menewaskan satu tentara Kamboja di wilayah sengketa di sepanjang perbatasan mereka.

Usai kunjungannya, Hun Sen mengunggah di media sosial bahwa lebih banyak pasukan dan senjata telah dikerahkan ke sejumlah wilayah perbatasan antara Kamboja dan Thailand setelah bentrokan tersebut. Dia mengatakan bahwa para tentara selalu siap untuk mempertahankan wilayah jika terjadi invasi oleh tentara Thailand.

Dia tidak menjelaskan secara rinci kapan tepatnya pengerahan pasukan itu dilakukan atau berapa jumlah tentara dan jenis senjata yang digunakan. Namun, beberapa hari setelah sengketa terjadi, sejumlah video yang memperlihatkan tank dan pasukan bersenjata beredar di media sosial saat mereka bergerak melewati Phnom Penh.

Hun Sen, yang memimpin Kamboja selama hampir empat dekade, mengenakan seragam militer, berjabat tangan dengan para komandan militer dan pejabat pemerintah yang menyambutnya ketika dia turun dari helikopter militer. Ini adalah kali pertama dia mengunjungi wilayah perbatasan sejak konflik terbaru pecah. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah lebih dulu mengunjungi pasukan dan warga sipil di perbatasan pada Senin (23/6). Demikian seperti dilansir AP.

Meski telah mengundurkan diri sebagai perdana menteri Kamboja pada Agustus 2023 dan menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Sen tetap memegang sejumlah posisi penting di negara itu, termasuk sebagai presiden Senat.

Sengketa Wilayah Berkepanjangan

Komandan militer regional Thailand, Boonsin Padklang, yang bertanggung jawab atas wilayah tempat bentrokan terjadi, mengatakan kepada wartawan awal pekan ini bahwa dia mengetahui adanya pengerahan pasukan Kamboja di sepanjang perbatasan, dan bahwa pasukan Thailand juga siap mengamankan situasi perbatasan jika diperlukan. Dia tidak menyebutkan apakah Thailand juga telah mengerahkan lebih banyak pasukan dan senjata ke perbatasan.

Militer Thailand pekan ini memberlakukan pembatasan ketat di pos-pos perbatasan dengan Kamboja setelah perintah dari Paetongtarn untuk hanya mengizinkan pelajar, pasien medis, dan mereka yang memiliki kebutuhan penting untuk keluar masuk Thailand. Kebijakan ini juga membuat ribuan wisatawan tidak bisa menyeberang antara kedua negara.

Paetongtarn pada Kamis mengunjungi kota perbatasan Aranyaprathet, sebuah pusat perdagangan utama antara Thailand dan Kamboja yang merasakan dampak besar dari berbagai tindakan balasan kedua negara. Dia bertemu dengan pasukan dan otoritas lokal, serta mengunjungi sebuah sekolah untuk membahas dampak dari pembatasan baru tersebut.

Pemerintah Kamboja menuduh Thailand telah memperburuk ketegangan dengan pembatasan baru terhadap penyeberangan darat. Kamboja membalas dengan memboikot beberapa layanan internet asal Thailand, melarang buah dan sayuran dari Thailand, serta memblokir pasokan listrik dan bahan bakar dari Thailand sebagai respons atas sengketa perbatasan. Sebelum boikot tersebut, Kamboja mengimpor 30 persen bensin dan bahan bakar lainnya dari Thailand.

Pekan lalu, sebuah percakapan telepon yang bocor antara Paetongtarn dan Hun Sen memicu gejolak politik di Thailand, mengguncang koalisi pemerintahan Paetongtarn yang memang sudah rapuh, dan memicu serangkaian penyelidikan yang bisa berujung pada pencopotan dirinya.

Terdapat sejarah panjang sengketa wilayah antara kedua negara. Thailand sendiri masih terguncang oleh putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 1962 yang memberikan wilayah sengketa tempat berdirinya kuil bersejarah Preah Vihear kepada Kamboja. Pada 2011 sempat terjadi bentrokan sporadis yang cukup serius di sana. Putusan pengadilan PBB itu ditegaskan kembali pada 2013.

Kamboja menyatakan sedang mengupayakan putusan ICJ kembali untuk beberapa wilayah sengketa lainnya. Thailand menyatakan tidak menerima yurisdiksi ICJ dan menyerukan agar Kamboja menyelesaikan konflik melalui mekanisme bilateral yang telah ada.

Pejabat dari kedua negara telah menjadwalkan pertemuan komite bersama pada bulan September untuk menyelesaikan ketegangan perbatasan. Sebelumnya, kedua belah pihak sudah bertemu awal bulan ini, namun gagal mencapai terobosan berarti.